Ruang Media

Bagikan:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ruang Media

Bagikan:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Berita

Warga DKI yang Berpenghasilan Rp 14,8 Juta Bisa Mendapatkan Rumah DP Rp 0

16 Maret 2021

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengubah batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah dalam program Rumah DP Rp 0 senilai Rp 14,8 juta. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020 tentang Batasan Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Pumah Bagi Masyarakat Perpenghasilan Rendah.

Kepgub Nomor 588 Tahun 2020 ini diterbitkan Anies pada 10 Juni 2020 lalu. Padahal sebelumnya, batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat Rumah DP Rp 0 adalah sebesar Rp 7 juta. Hal ini diatur dalam Kepgub Nomor 855 Tahun 2019 yang diterbitkan Anies pada 17 Mei 2019. Batasan penghasilan Rp 7 juta ini juga sesuai dengan janji kampanye Anies-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

“Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan,” tulis Anies dalam Kepgub Nomor 588 Tahun 2020 sebagaimana dikutip Beritasatu.com, Selasa (16/3/2021).

Batasan penghasilan tertinggi tersebut merupakan nilai penghasilan rumah tangga paling besar untuk pemberian kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumusan batasan penghasilan tertinggi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu sama dengan 3 (tiga) kali nilai angsuran atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh rumah secara kredit dengan skema pembiayaan komersial.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengatakan perubahan penerima manfaat rumah DP Rp 0 sudah diputuskan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020 dan dituangkan dalam keputusan gubernur DKI Jakarta. Salah satu alasannya adalah membuka akses yang lebih banyak kepada masyarakat untuk mendapat hunian DP Rp 0.

“Batasan penghasilan tertinggi penerima program DP Rp 0, yang semula Rp 7 juta menjadi Rp 14,8 juta. (Alasannya) Untuk akses hunian milik, supaya banyak orang yang mengakses ke sana,” ujar Sarjoko, Sabtu (13/3/2021) lalu.

Sarjoko mengatakan, pihaknya sudah membangun sebanyak 882 unit rumah susun yang dibayar dengan skema down payment (DP) Rp 0 di Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 780 unit yang dibangun oleh BUMD DKI Jakarta, Perumda Sarana Jaya dan sisanya merupakan hasil kerja sama Perum Perumnas. Sementara, rumah DP Rp 0 yang sudah terjual sebanyak 681 unit hunian.

Yang dibangun oleh Sarana Jaya adalah hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur yang dibangun di atas lahan seluas ± 5.686 m2. Dari jumlah 780 unit, terdapat 2 tipe hunian, yakni tipe 21 sebanyak 420 unit dan tipe 36 sebanyak 360 unit.

“Jumlah pendaftar untuk rumah DP Rp0 di Pondok Kelapa sebanyak 37.405 orang, yang lolos verifikasi sebanyak 24.938 orang, survei unit 21.693 orang, yang sedang proses di bank sebanyak 1.303 dan jumlah yang terjual 599 unit,” tutur Sarjoko.

Kemudian, Sarjoko mengatakan, selain di Pondok Kelapa, rumah DP Rp 0 juga terdapat di Bandar Kemayoran dan Sentraland Cengkareng. Pembangunan rumah di dua lokasi ini dilakukan dengan atas kerja sama antara pihak Pemprov DKI Jakarta dengan BUMN, yakni Perum Perumnas.

“Di Bandar Kemayoran ada 38 unit dan semuanya sudah terjual. Pendaftar dulu sebanyak 455 orang, yang lolos verifikasi sebanyak 420 orang dan proses di bank sebanyak 77. Sedangkan di Sentraland Cengkareng terdapat 64 unit dan sudah terjual 44 unit dengan pendaftar 833 orang, yang lolos verifikasi 781 dan proses bank 166,” beber Sarjoko.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan hingga tahun 2022 menyediakan 232.214 rumah susun DP Rp 0 sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Dari target rusunami 232.214 di RPJMD, sebanyak 14.000 unit diadakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI ditambah 218.214 unit disediakan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan pengembang swasta.

Karena situasi pandemi Covid-19 dengan konstraksi anggaran, Pemprov DKI Jakarta rencana mengubah target tersebut, yakni menjadi 10.460 unit rusunami yang akan disediakan oleh BUMD sebanyak 6.971 unit dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 3.489 unit. Sedangkan target rusunami yang disediakan oleh pengembang swasta tidak disebutkan angkanya. Hal ini terungkap dalam draf perubahan RPJMD yang diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta.

SUmber : Beritasatu.com

Bagikan :
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

Perum Perumnas

Hubungi kami untuk untuk pertanyaan mengenai produk dan layanan perumnas

Copyright © Perum Perumnas – 2021