Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957
Tentang: Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1956 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang: Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971
Tentang: Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985
Tentang: Rumah Susun
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990
Tentang: Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
Tentang: Perumahan dan Permukiman
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997
Tentang: Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Tentang: Bangunan Gedung
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang: Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Tentang: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang: Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang: Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang: Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang: Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Tentang: Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang: Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009
Tentang: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Tentang: Kearsipan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
Tentang: Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
Tentang: Informasi Geospasial
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
Tentang: Rumah Susun
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Tentang: Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang: Administrasi Pemerintah
Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1974
Tentang: Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional
Peraturan pemerintah No. 4 Tahun 1988
Tentang: Rumah Susun
Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 1988
Tentang: Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional
Peraturan pemerintah No. 44 Tahun 1994
Tentang: Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik
Peraturan pemerintah No. 40 Tahun 1996
Tentang: Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
Peraturan pemerintah No. 41 Tahun 1996
Tentang: Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 1997
Tentang: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan pemerintah No. 13 Tahun 1998
Tentang: Perusahaan Umum
Peraturan pemerintah No. 36 Tahun 1998
Tentang: Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Peraturan pemerintah No. 80 Tahun 1999
Tentang: Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri
Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000
Tentang: Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
Peraturan pemerintah No. 64 Tahun 2001
Tentang: Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2003
Tentang: Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Peraturan pemerintah No. 15 Tahun 2004
Tentang: Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional
Peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2004
Tentang: Penatagunaan Tanah
Peraturan pemerintah No. 5 Tahun 2005
Tentang: Penyertaan Modal Negara R.I. Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2005
Tentang: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan pemerintah No. 31 Tahun 2005
Tentang: Rumah Negara
Peraturan pemerintah No. 44 Tahun 2005
Tentang: Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara
Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2005
Tentang: Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
Peraturan pemerintah No. 31 Tahun 2007
Tentang: Impor dan atau Penyerahan Barang kena Pajak Tertentu Bersifat Strategis yang diBebaskan dari Pengenaan PPN
Peraturan pemerintah No. 26 Tahun 2008
Tentang: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2008
Tentang: Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2009
Tentang: Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Peraturan pemerintah No. 59 Tahun 2009
Tentang: Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan
Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2010
Tentang: Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Peraturan pemerintah No. 83 Tahun 2015
Tentang: Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional
Peraturan pemerintah No. 90 Tahun 2015
Tentang: Penambahan Penyertaan Modal Negara R.I. ke dalam Modal Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional
Peraturan presiden Nomor 19 Tahun 2005
Tentang: Pembiayaan Sekunder Perumahan
Peraturan presiden Nomor 62 Tahun 2005
Tentang: Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Peraturan presiden Nomor 79 Tahun 2005
Tentang: Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan Besi Baja
Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2006
Tentang: Badan Pertanahan Nasional
Peraturan presiden Nomor 19 Tahun 2006
Tentang: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007
Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2008
Tentang: Pembiayaan Sekunder Perumahan
Peraturan presiden Nomor 47 Tahun 2009
Tentang: Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012
Tentang: Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Peraturan presiden Nomor 71 Tahun 2012
Tentang: Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan presiden Nomor 63 Tahun 2013
Tentang: Badan Pertanahan Nasional
Peraturan presiden Nomor 38 Tahun 2015
Tentang: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur
Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1979
Tentang: Pengadaan Besi Baja
Keputusan presiden Nomor 63 Tahun 2003
Tentang: Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
Keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003
Tentang: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Keputusan presiden Nomor 22 Tahun 2006
Tentang: Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan
Peraturan Menteri No. 01/Permen/M/2005
Tentang: Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi
Peraturan Menteri No. 04/Permen/M/2005
Tentang: Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Syariah
Peraturan Menteri No. 05/Permen/M/2005
Tentang: Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi
Peraturan Menteri No. 01/Permen/M/2006
Tentang: Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Syariah
Peraturan Menteri No. 02/Permen/M/2006
Tentang: Pemberian Pinjaman Uang Muka KPR Bagi PNS
Peraturan Menteri No. 05/Permen/M/2006
Tentang: Dukungan Asuransi KPR/KPRS Untuk Pembangunan Rumah Sederhana Sehat
Peraturan Menteri No. 06/Permen/M/2006
Tentang: Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan Mikro Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi
Peraturan Menteri No. 07/Permen/M/2006
Tentang: Dukungan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan
Peraturan Menteri No. 08/Permen/M/2006
Tentang: Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi MBR Melalui Lembaga Keuangan Mikro
Peraturan Menteri No. 12/Permen/M/2006
Tentang: Perubahan Permen 05/PERMEN/M/2005 Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi
Peraturan Menteri No. 14/Permen/M/2006
Tentang: Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus
Peraturan Menteri No. 15/Permen/M/2006
Tentang: Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan
Peraturan Menteri No. 17/Permen/M/2006
Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Perbatasan
Peraturan Menteri No. 25/Permen/M/2006
Tentang: Perubahan Permen 25/PERMEN/M/2006 Dukungan Asuransi KPR/KPRS Untuk Pembangunan Rumah Sederhana Sehat
Peraturan Menteri No. 26/Permen/M/2006
Tentang: Dukungan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan
Peraturan Menteri No. 32/Permen/M/2006
Tentang: Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri
Peraturan Menteri No. 05/Permen/M/2007
Tentang: Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Mikro
Peraturan Menteri No. 05/PRT/M/2007
Tentang: Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi
Peraturan Menteri No. 07/Permen/M/2007
Tentang: Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi
Peraturan Menteri No. 14/Permen/M/2007
Tentang: Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
Peraturan Menteri No. 15/Permen/M/2007
Tentang: Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik
Peraturan Menteri No. 18/Permen/M/2007
Tentang: Petunjuk Pelaksanan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai APBN Dan APBD
Peraturan Menteri No. 01/Permen/M/2009
Tentang: Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan
Peraturan Menteri No. 01/Permen/M/2010
Tentang: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perumahan Dan Permukiman
Peraturan Menteri No. 10/Permen/M/2010
Tentang: Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Tapak
Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2010
Tentang: Tata Cara Pelaksanaan KPR Bersubsidi Dan KPR Syariah Bersubsidi Serta KPR Sarusuna Bersubsidi Dan KPR Sarusuna Syariah
Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2010
Tentang: Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas
Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2010
Tentang: Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi
Peraturan Menteri No. 154/PMK.03/2010
Tentang: Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Peraturan Menteri No. PER-02/MBU/2010
Tentang: Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri No. PER-06/MBU/2010
Tentang: Perubahan Permen PER-02/MBU/2010 Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN
Peraturan Menteri No. PER-15/MBU/2012
Tentang: Perubahan Permen PER-05/MBU/2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa BUMN
Peraturan Menteri No. 05 Tahun 2013
Tentang: Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Peraturan Menteri No. 07 Tahun 2013
Tentang: Perubahan Permen 10 Tahun 2012 Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang
Peraturan Menteri No. PER-02/MBU/2013
Tentang: Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri No. 01 Tahun 2014
Tentang: Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri No. 03 Tahun 2014
Tentang: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui KPR
Peraturan Menteri No. 04 Tahun 2014
Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan
Peraturan Menteri No. 05 Tahun 2014
Tentang: Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera
Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2014
Tentang: Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri No. 20/PRT/M/2014
Tentang: FLPP Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui KPR Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Peraturan Menteri No. PER-04/MBU/2014
Tentang: Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN
Peraturan Menteri No. PER-22/MBU/12/2014
Tentang: Perubahan Permen PER-02/MBU/2010 Tata Cara Penghapus-bukuan Dan Pemindah-tanganan Aktiva Tetap BUMN
Peraturan Menteri No. 05/PRT/M/2015
Tentang: Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri No. 19/PRT/M/2015
Tentang: Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun
Peraturan Menteri No. 20/PRT/M/2015
Tentang: Perubahan Permen 20/PRT/M/2014 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui KPR
Peraturan Menteri No. 22/PRT/M/2015
Tentang: Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri No. 107/PMK.010/2015
Tentang: Perubahan Permen 154/PMK.03/2010 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Peraturan Menteri No. 122/PMK.010/2015
Tentang: Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Menteri No. 269/PMK.010/2015
Tentang: Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik Dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi
Peraturan Menteri No. Per-01/MBU/01/2015
Tentang: Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian BUMN
Peraturan Menteri No. Per-02/MBU/02/2015
Tentang: Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Komisaris Dan Dewan Pengawas BUMN
Peraturan Menteri No. Per-03/MBU/02/2015
Tentang: Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN
Peraturan Menteri No. Per-04/MBU/02/2015
Tentang: Perubahan Permen PER-05/MBU/2011 Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian BUMN
Peraturan Menteri No. Per-06/MBU/04/2015
Tentang: Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian BUMN
Peraturan Menteri No. Per-07/MBU/05/2015
Tentang: Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan
Peraturan Menteri No. Per-08/MBU/06/2015
Tentang: Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN Kepada BUMN
Peraturan Menteri No. Per-09/MBU/07/2015
Tentang: Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan BUMN
Peraturan Menteri No. Per-11/MBU/09/2015
Tentang: Perubahan Permen PER-08/MBU/06/2015 Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN
Peraturan Menteri No. 13/PMK.05/2016
Tentang: Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pada BUMN
Keputusan Menteri No. 458-KPTS-M-2001
Tentang: Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Pemilikan Kavling Siap Bangun
Keputusan Menteri No. KEP-09A-MBU-2005
Tentang: Penilaian Kelayakan Dan Kepatuhan Calon Anggota Direksi BUMN
Keputusan Menteri No. 20-KPTS-M-2008
Tentang: Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan
Keputusan Menteri No. SK-267-MBU-2012
Tentang: Pemberhentian Dan Pengangakatan Anggota Direksi Perumnas
Keputusan Menteri No. 348-KPTS-M-2015
Tentang: Batasan Harga Jual Rumah Yang Dapat Diperoleh Melalui Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera
Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2005
Tentang: Pengelolaan Air Limbah Domestik Di DKI Jakarta
Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2005
Tentang: Pembuatan Sumur Resapan
Peraturan Gubernur No. 136 Tahun 2007
Tentang: Percepatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana
Peraturan Gubernur No. 137 Tahun 2007
Tentang: Rencana Rinci Tata Ruang untuk Wilayah Kecamatan di DKI Jakarta
Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2009
Tentang: Pembangunan Rumah Susun Sederhana
Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2014
Tentang: Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah Susun Dan Apartemen Strata Title
UU No 14 Tahun 2008
Tentang : Keterbukaan Informasi Publik
PP No 61 Tahun 2010
Tentang : Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik
Perma No 2 Tahun 2011
Tentang : Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Perma No 1 Tahun 2013
Tentang : Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Perki Nomor 1 Tahun 2021
Tentang : Standar Layanan Informasi Publik
SK Direksi
Tentang : Penunjukkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perum Perumnas
Pedoman PPID Perum Perumnas
Pedoman PPID Perum Perumnas
SOP Permintaan Informasi Publik
SOP Permintaan Informasi Publik
SOP Penanganan Keberatan
SOP Penanganan Keberatan
SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik
SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik
SOP Pengujian Konsekuensi
SOP Pengujian Konsekuensi
SOP Pendokumentasian informasi publik
SOP Pendokumentasian informasi publik

Daftar Rancangan Peraturan atau Kebijakan Perum Perumnas Tahun 2025 :

  • Surat Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Komite ESG (Environment Social Governance) Perum Perumnas
  • Pedoman ESG (Environment Social Governance) Perum Perumnas Tahun 2025
  • Prosedur Reklasifikasi Piutang Bermasalah, Hapus Buku dan Hapus Tagih Piutang Mitra Binaan
  • Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Sistem Manajememn Anti Penyuapan

Daftar Peraturan atau Kebijakan Perum Perumnas yang telah terbit di Tahun 2025 berkaitan dengan Publik :

Prosedur Nomor :  SOP-OPS-04-07
Prosedur Nomor : SOP-OPS-04-07 tentang Prosedur Komunikasi, Konsultasi, dan Partisipasi K3
Prosedur Nomor : SOP-OPS-05-09
Prosedur Nomor : SOP-OPS-05-09 tentang Prosedur Pemantauan, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja K3
Keputusan Direksi Perumas Nomor: DIRUT/382/KPTS/10/2025
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Tahun 2025
Surat Edaran Direksi Nomor: DIRUT/409/10/IX/2025
Tentang Kebijakan Efisiensi Sumber Daya & Lingkungan


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/perumnas/public_html/wp-includes/functions.php on line 5581