Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Tatakelola perusahaan yang baik atau good corporate governance selanjutnya disingkat dengan GCG adalah proses untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabiltas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemilik Modal/RPB dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan berlandaskan peraturan dan nilai etika. Stakeholders perusahaan antara lain pemilik, kreditor, pemasok, asosiasi usaha, karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat luas.

Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Perum Perumnas ini merupakan wujud komitmen dan langkah proaktif manajemen untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik bagi perusahaan. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya SK Menteri BUMN Nomor 117/MBU/2002 yang mewajibkan penerapan praktik good corporate governance sebagai landasan operasional pengelolaan BUMN. Sejalan pula dengan ditetapkannya Undang-undang BUMN yang di dalamnya terkandung pengelolaan BUMN dengan berlandaskan praktik dan prinsip good corporate governance.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN (termasuk Perum) memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi disamping sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan. Untuk dapat mengoptimalkan peran tersebut dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya perusahaan dan profesionalisme melalui penerapan good corporate governance dalam sistem pengelolaan BUMN.

Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh negara. Pemilik mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Dewan Pengawas sementara Direksi adalah organ perusahaan yang melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perum Perumnas serta mewakili Perum Perumnas, baik di dalam maupun di luar pengadilan (persona standi in judicio).

 

Tujuan GCG

 
Tujuan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada Perum Perumnas adalah:

Memaksimalkan nilai perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja (high performance) serta citra perusahaan yang baik (good corporate image).
Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholders.
Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko perusahaan secara lebih efisien dan efektif.
Mengurangi potensi benturan kepentingan organ perusahaan dan pekerja dalam menjalankan bisnis perusahaan.
Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

 

Board Manual Code of Conduct Code of Corporate Governance SPI Charter

 

 


 

BENTURAN KEPENTINGAN

 

Pengertian

 
Benturan Kepentingan, adalah situasi atau kondisi dimana Insan Perum Perumnas yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan.

 

Latar Belakang

 
Perum Perumnas yang selanjutnya disebut ‘Perusahaan?’ terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai Perusahaan, maka kegiatan usaha Perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Perusahaan.

Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

 

Maksud, Tujuan dan Manfaat

 
Sebagai Pedoman bagi Insan Perum Perumnas untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan.
Sebagai Pedoman bagi Insan Perum Perumnas dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik.
Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

 


 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

 

Latar Belakang

 
Kegiatan bisnis umumnya melibatkan banyak pihak dan penting untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (Good CorporateGovernance). Salah satu hal yang sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam pelaksanaan bisnis di Perusahaan, Insan Perum Perumnas juga tidak terhindarkan dari gratifikasi dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme dalam pengambilan keputusan. Dengan terdapatnya potensi resiko tersebut, maka untuk menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan tetap harmonis, dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang selaras dengan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan. Pengaturan ini penting untuk mendorong terwujudnya peningkatan integritas di lingkungan Perum Perumnas sehingga perlu dibudayakan di lingkungan Perusahaan sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan Perum Perumnas yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan parapemangku kepentingan.

 

Tujuan

 
Tujuan penyusunan pedoman pengendalian gratifikasi ini sebagai berikut :

Mewujudkan Insan Perum Perumnas yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

 

Prinsip Dasar

 
Prinsip Dasar dalam penyusunan pedoman pengendalian gratifikasi ini sebagai berikut :

 

Penolakan Terhadap Gratifikasi

 
Insan Perum Perumnas wajib menolak apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan hiburan secara sopan dan santun serta melaporkan kepada UPG Perum Perumnas dan dilarang memberikan atau menawarkan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan, ataupun kelembagaan untuk manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Penerimaan Gratifikasi

 
Insan Perum Perumnas dilarang menerima gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau mempengaruhi pihak yang dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan jabatan/wewenang.

 

Pemberian Gratifikasi

 
Insan Perum Perumnas dilarang memberi gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, atau mempengaruhi pihak yang dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan jabatan/wewenang.

 

Pelaporan Gratifikasi

 
Melakukan pelaporan gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.
Insan Perum Perumnas dan pihak terkait yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada pedoman pengendalian gratifikasi ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan kepada UPG.

UPG Perum Perumnas
Sekretaris Perusahaan
Wisma Perumnas
Jl. D.I. Pandjaitan Kav.11
Telp : 021-8194807
Email : sekper@perumnas.co.id

 


 

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

 

Pengertian

 
Etika Usaha merupakan sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Karyawan, Direksi, Komite dan Dewan Pengawas untuk berhubungan dengan Stakeholders dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Perusahaan.

Etika kerja adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh Insan Perum Perumnas yaitu seluruh Karyawan, Direksi, Komite dan Dewan Pengawas Perum Perumnas dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.

 

Latar Belakang

 
Pedoman Perilaku disusun sejalan dengan budaya Perusahaan yang diperlukan guna mewujudkan visi, misi dan tujuan Perusahaan. Penerapan perilaku dan budaya Perusahaan bersama-sama dapat menciptakan iklim yang sehat dan kondusif bagi lingkungan kerja Perusahaan. Perum Perumnas menyadari dan mempunyai komitmen untuk melaksanakan praktik-praktik yang baik (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Namun, Perusahaan juga menyadari bahwa setiap Insan Perum Perumnas yang terdiri dari Karyawan, Direksi, dan Dewan Pengawas memiliki nilai-nilai dasar perilaku yang beragam, sehingga perlu penyamaan komitmen agar efektivitas dalam penerapan tata kelola Perusahaan dapat tercapai. Agar setiap Insan Perum Perumnas dapat memiliki petunjuk (guidance) yang sama dalam bertindak dan berperilaku, selain dibutuhkan pedoman tata kelola Perusahaan, juga diperlukan pedoman perilaku Perusahaan (Code of Conduct) yang berlaku dan harus ditaati.

 

Komitmen Perusahaan

 
Perum Perumnas berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui implementasi Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct). Perum Perumnas juga berkomitmen untuk mencapai level yang lebih baik dari pelaksanaan nilai-nilai budaya dan etika bisnis yang ada. Untuk mencapai hal tersebut maka Seluruh Insan Perum Perumnas dan stakeholders Perusahaan harus menjunjung tinggi, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan standar perilaku, serta tidak mengedepankan kepentingan pribadi diatas kepentingan Perusahaan untuk mencegah situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang tercantum dalam Pedoman Etika Perusahaan ini.

 

Tujuan

 
Pedoman ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi perilaku pada aspek-aspek etika bisnis Perusahaan dan etika kerja, Karyawan, Direksi dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan. Pedoman ini juga sebagai bentuk kebijakan Perusahaan dalam menghargai dan menghormati kemajemukan sehingga terjalin kerjasama dan kebersamaan dengan menciptakan etos dan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif agar produktifitas dan kualitas terjaga. Perusahaan berkeyakinan bahwa penerapan sikap dan perilaku yang konsisten dengan budaya Perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang

 

01. Undang Undang Nomor 72 Tahun 1957 – Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

02. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 – Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

03. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 – Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan

04. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985 – Rumah Susun

05. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 – Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam

06. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 – Perumahan Dan Permukiman

07. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 – Dokumen Perusahaan

08. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 – Bangunan Gedung

09. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 – Keuangan Negara

10. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 – Badan Usaha Milik Negara

11. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

12. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 – Penataan Ruang

13. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 – Perseroan Terbatas

14. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 – Informasi Dan Transaksi Elektronik

15. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 – Keterbukaan Informasi Publik

16. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 – Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

17. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 – Pelayanan Publik

18. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2009 – Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

19. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 – Kearsipan

20. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 – Peradilan Tata Usaha Negara

21. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 – Perumahan Dan Kawasan Permukiman

22. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 – Informasi Geospasial

23. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 – Rumah Susun

24. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 – Pengadaan Tanh Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

25. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 – Administrasi Pemerintah

 

 


Peraturan Pemerintah

 

01. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 – Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional

02. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 – Rumah Susun

03. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 – Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional

04. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 – Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik

05. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 – Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

06. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 – Pemilikan Rumah Temapt Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

07. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 – Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

08. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 – Perusahaan Umum

09. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 – Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 – Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 – Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 – Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 – Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 – Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 – Penatagunaan Tanah

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 – Penyertaan Modal Negara R.I. Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 – Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 – Rumah Negara

19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 – Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 – Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usuha Milik Negara

21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 – Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 – Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 – Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

24. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 – Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Negara Riset Dan Teknologi

25. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 – Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan

26. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 – Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

27. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 – Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional

28. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2015 – Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional

 


 

Peraturan Presiden

 

01. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 – Pembiayaan Sekunder Perumahan

02. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 – Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara

03. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2005 – Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja

04. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 – Badan Pertanahan Nasional

05. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 – Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007

06. Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2008 – Pembiayaan Sekunder Perumahan

07. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 – Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

08. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 12 – Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

09. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 – Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangun Untuk Kepentingan Umum

10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 – Badan Pertanahan Nasional

11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 – Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

 


 

Keputusan Presiden

 

01. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 – Pengadaan Besi Baja

02. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 – Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional

03. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 – Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

04. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 – Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan

 


 

Peraturan Menteri

 

01. Peraturan Menteri Nomor 01/PERMEN/M/2005 – Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi

02. Peraturan Menteri Nomor 04/PERMEN/M/2005 – Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Syariah

03. Peraturan Menteri Nomor 05/PERMEN/M/2005 – Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi

04. Peraturan Menteri Nomor 01/PERMEN/M/2006 – Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Syariah

05. Peraturan Menteri Nomor 02/PERMEN/M/2006 – Pemberian Pinjaman Uang Muka KPR Bagi PNS

06. Peraturan Menteri Nomor 05/PERMEN/M/2006 – Dukungan Asuransi KPR/KPRS Untuk Pembangunan Rumah Sederhana Sehat

07. Peraturan Menteri Nomor 06/PERMEN/M/2006 – Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan Mikro Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi

08. Peraturan Menteri Nomor 07/PERMEN/M/2006 – Dukungan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan

09. Peraturan Menteri Nomor 08/PERMEN/M/2006 – Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi MBR Melalui Lembaga Keuangan Mikro

10. Peraturan Menteri Nomor 12/PERMEN/M/2006 – Perubahan Permen 05/PERMEN/M/2005 Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi

11. Peraturan Menteri Nomor 14/PERMEN/M/2006 – Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus

12. Peraturan Menteri Nomor 15/PERMEN/M/2006 – Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan

13. Peraturan Menteri Nomor 17/Permen/M/2006 – Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Perbatasan

14. Peraturan Menteri Nomor 25/PERMEN/M/2006 – Perubahan Permen 25/PERMEN/M/2006 Dukungan Asuransi KPR/KPRS Untuk Pembangunan Rumah Sederhana Sehat

15. Peraturan Menteri Nomor 26/PERMEN/M/2006 – Dukungan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan

16. Peraturan Menteri Nomor 32/PERMEN/M/2006 – Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri

17. Peraturan Menteri Nomor 05/PERMEN/M/2007 – Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Mikro

18. Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2007 – Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi

19. Peraturan Menteri Nomor 07/PERMEN/M/2007 – Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi

20. Peraturan Menteri Nomor 14/PERMEN/M/2007 – Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

21. Peraturan Menteri Nomor 15/PERMEN/M/2007 – Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik

22. Peraturan Menteri Nomor 18/PERMEN/M/2007 – Petunjuk Pelaksanan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai APBN Dan APBD

23. Peraturan Menteri Nomor 01/PERMEN/M/2009 – Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan

24. Peraturan Menteri Nomor 01/PERMEN/M/2010 – Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perumahan Dan Permukiman

25. Peraturan Menteri Nomor 10/PERMEN/M/2010 – Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Tapak

26. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2010 – Tata Cara Pelaksanaan KPR Bersubsidi Dan KPR Syariah Bersubsidi Serta KPR Sarusuna Bersubsidi Dan KPR Sarusuna Syariah

27. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2010 – Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas

28. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2010 – Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi

29. Peraturan Menteri Nomor 154/PMK.03/2010 – Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

30. Peraturan Menteri Nomor PER-02/MBU/2010 – Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

31. Peraturan Menteri Nomor PER-06/MBU/2010 – Perubahan Permen PER-02/MBU/2010 Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN

32. Peraturan Menteri Nomor Per-15/MBU/2012 – Perubahan Permen PER-05/MBU/2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa BUMN

33. Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2013 – Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

34. Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2013 – Perubahan Permen 10 Tahun 2012 Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang

35. Peraturan Menteri Nomor PER-02/MBU/2013 – Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

36. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 – Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

37. Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2014 – Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui KPR

38. Peraturan Menteri Nomor 04 Tahun 2014 – Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan

39. Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2014 – Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera

40. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014 – Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

41. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2014 – FLPP Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui KPR Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

42. Peraturan Menteri Nomor PER-04/MBU/2014 – Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN

43. Peraturan Menteri Nomor PER-22/MBU/12/2014 – Perubahan Permen PER-02/MBU/2010 Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN

44. Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2015 – Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

45. Peraturan Menteri Nomor 19/PRT/M/2015 – Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun

46. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2015 – Perubahan Permen 20/PRT/M/2014 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui KPR

47. Peraturan Menteri Nomor 22/PRT/M/2015 – Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

48. Peraturan Menteri Nomor 107/PMK.010/2015 – Perubahan Permen 154/PMK.03/2010 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

49. Peraturan Menteri Nomor 122/PMK.010/2015 – Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

50. Peraturan Menteri Nomor 269/PMK.010/2015 – Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik Dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi

51. Peraturan Menteri Nomor PER-01/MBU/01/2015 – PEdoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian BUMN

52. Peraturan Menteri Nomor PER-02/MBU/02/2015 – Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhenian Anggota Komisaris Dan Dewan Pengawas BUMN

53. Peraturan Menteri Nomor PER-03/MBU/02/2015 – Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhenian Anggota Direksi BUMN

54. Peraturan Menteri Nomor PER-04/MBU/02/2015 – Perubahan Permen PER-05/MBU/2011 Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian BUMN

55. Peraturan Menteri Nomor PER-06/MBU/04/2015 – Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tiggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian BUMN

56. Peraturan Menteri Nomor PER-07/MBU/05/2015 – Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

57. Peraturan Menteri Nomor PER-08/MBU/06/2015 – Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN Kepada BUMN

58. Peraturan Menteri Nomor PER-09/MBU/07/2015 – Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan BUMN

59. Peraturan Menteri Nomor PER-11/MBU/09/2015 – Perubahan Permen PER-08/MBU/06/2015 Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN

60. Peraturan Menteri Nomor 13/PMK.05/2016 – Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pada BUMN

 


 

Keputusan Menteri

 

01. Keputusan Menteri Nomor 458-KPTS-M-2001 – Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Pemilikan Kavling Siap Bangun

02. Keputusan Menteri Nomor KEP-09A-MBU-2005 – Penilaian Kelayakan Dan Kepatuhan Calon Anggota Direksi BUMN

03. Keputusan Menteri Nomor 20-KPTS-M-2008 – Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan

04. Keputusan Menteri Nomor SK-367-MBU-2012 – Pemberhentian Dan Pengangakatan Anggota Direksi Perumnas

05. Keputusan Menteri Nomor 348-KPTS-M-2015 – Batasan Harga Jual Rumah Yang Dapat Diperoleh Melalui Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera

 


 

Peraturan Gubernur

 

01. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 – Pengelolaan Air Limbah Domestik Di DKI Jakarta

02. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2005 – Pembuatan Sumur Resapan

03. Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2007 – Percepatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana

04. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2007 – Rencana Rinci Tata Ruang Untuk Wilayah Kecamatan Di DKI Jakarta

05. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2009 – Pembangunan Rumah Susun Sederhana

06. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2014 – Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah Susun Dan Apartemen Strata Title

X