Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko membeberkan kemungkinan rencana pemerintahan di masa Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bakal membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.
Pada pemerintahan saat ini perumahan masih berada di naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Saya dengar mungkin akan ada pemisahan, Kementerian Perumahan,” kata Tiko dalam acara pembukaan The New Face of Apartment Samesta Sentraland Cengkareng pada Senin, 13 Mei 2024.
Tiko mengatakan dengan adanya perubahan itu, pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus untuk pembangunan hunian masyarakat. “Jadi fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih erat dengan pemerintah membangun konsep developer yang lebih berintegrasi,” ucapnya.
Pihaknya bakal mendorong soal konsep perumahan di Perumnas tersebut. Tiko mengaku telah berdiskusi dengan Kementerian PUPR dalam hal memperluas konsep fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar penerapannya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang kecil.
Dia berharap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendukung pola pembiayaan tersebut, terutama pendanaan untuk developernya.
“Jadi developer ini membutuhkan dukungan capital yang besar untuk menghasilkan unit secara konsisten dengan berskala besar,” ujarnya.
Tiko juga menyoroti angka backlog perumahan atau kesenjangan antara unit yang dibangun dan jumlah kebutuhan masyarakat yang mengalami kesenjangan pada awal 2015 sebesar 10 juta sekarang meningkat menjadi 12 juta.
“Kita harus pahami bahwa backlog ini meningkat, bukan menurun. Dulu sekitar 10 juta waktu awal-awal 2015, sekarang 12 juta karena Covid,” ujarnya.
Dia tidak memungkiri selama masa pandemi Covid-19 atau sekitar 3 tahun pengembangan sangat terbatas. “Kami perbaiki sedang perbaiki sekarang inginnya kalau bisa dukungan pemerintah ini kuat untuk perumahan rakyat dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, penyerahan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan,” ujarnya.
Ditemui usai acara, Tiko menyebut soal informasi itu masih belum pasti. “Itu (Kementerian Perumahan) baru bicara kemungkinan,” katanya.
Saat ditanya apakah selaras dengan wacana program Prabowo Subianto pengadaan rumah 3 juta per tahun. Tiko menyebut susah jika penerapannya masih sama dengan saat ini, menurutnya perlu bantuan dana yang besar ke developer agar skala pembangunan dengan skala besar bisa tercapai.
“Justru poinnya dengan kecepatan ini susah tanpa skala besar. Daris isis developernya perlu diberikan kekuatan dan dari sisi pembiayaan juga harus berskala besar,” katanya.
Sumber : tempo.co
