Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan pemerintah tengah mempercepat program perumahan rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya pada tiga kategori utama, yakni perumahan di desa, perumahan di kota, dan kawasan perumahan.
Menurut Fahri, wilayah pedesaan menjadi prioritas awal karena ketersediaan lahan yang relatif luas dan minim konflik pertanahan. Namun, banyak rumah di desa dinilai belum memenuhi standar kelayakan huni. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan renovasi sedikitnya 2 juta rumah tidak layak huni (RTLH) per tahun di wilayah pedesaan.
“Tanah di desa banyak, tidak ada isu pertanahan tetapi rumah-rumahnya tidak standar. Karena itu, kita akan merenovasi rumah-rumah di desa. Targetnya 2 juta rumah per tahun dan ini sudah disetujui presiden,” ujar Fahri dikutip, Selasa (17/6/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan teknis agar proses renovasi dapat dilakukan secara masif dan tepat sasaran.
Fahri menambahkan, pembangunan perumahan ini perlu dimaknai secara luas sebagaimana visi presiden, yakni menyediakan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dia menyebut data yang dihimpun pemerintah, terdapat sekitar 20 juta penduduk Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Yang dimaksud pembangunan rumah oleh Bapak presiden adalah rumah untuk orang yang membutuhkan inovasi. Ada sekitar 20 juta orang rumahnya tidak layak,” ujarnya.
Selain renovasi di desa, pemerintah juga mengalokasikan pembangunan satu juta rumah baru, khususnya di kawasan perkotaan. Pembangunan akan diarahkan ke konsep hunian vertikal, guna menghindari permukiman kumuh di bantaran sungai atau kolong jembatan.
“Kita dorong agar orang lebih memilih tinggal di hunian vertikal daripada di pinggir kali atau kolong jembatan,” tegas Fahri.
Nama Sumber : Berita Satu
