PERUM Perumnas mengajukan
permohonan penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran 2024 berupa
barang milik negara (BMN) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PU-Pera) senilai Rp1,1 triliun. BMN ini terdiri atas 10 objek, yaitu 7 bidang
tanah dan 3 rusunawa yang dibangun di atas tanah Perumnas seluas 9,56 hektare.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (2/7), Direktur Utama Perum Perumnas Budi
Saddewa Soediro menjelaskan bahwa PMN nontunai ini akan digunakan untuk
pemenuhan backlog atau kekurangan perumahan dengan membangun 13.207 unit rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rinciannya, tiga bangunan rusunawa
akan diubah menjadi 576 unit rusunami. Tujuh bidang tanah akan dibangun menjadi
12.631 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah susun sederhana milik
(rusunami), dan apartemen sederhana milik (anami).
Ketujuh bidang tanah ini tersebar
di beberapa lokasi, yakni Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Surabaya.
Sementara tiga lokasi rusunawa yang dibangun Kementerian PU-Pera ada di Kota
Medan, Kota Batam, dan Kabupaten Bogor.
Selain mengatasi backlog
perumahan, Budi mengatakan latar belakang pengajuan PMN ini juga bertujuan
memperbaiki struktur permodalan perusahaan agar dapat lebih mudah mengakses
pendanaan dari perbankan dan pasar modal. Pemberian PMN berdampak signifikan
terhadap keberlangsungan perusahaan karena dapat menghasilkan total pendapatan
Rp6,6 triliun.
Selain itu, penambahan PNM juga
disebut akan meningkatkan laba bersih dari Rp15 miliar pada 2024 menjadi Rp118
miliar pada 2028. PNM yang diberikan akan memberikan dampak positif bagi
masyarakat melalui penyerapan 37 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor.
Di sektor konstruksi, lahan PMN
akan menyerap sekitar 30 ribu pekerja. Kemudian ada kebutuhan 500 pekerja di
sektor pariwisata, 3.000 pekerja di sektor ekonomi transportasi, dan 3.000
pekerja di sektor ekonomi formal dan informal. (Ant/Z-2)
Sumber : Media Indonesia
