IPOL.ID Menteri Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, BUMN berkomitmen untuk menjadi
benteng ekonomi nasional, seusai Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan
Modal Negara (PMN) senilai Rp44,24 triliun pada 2025.
Tentu komitmen bagaimana BUMN
terus bisa menjadi benteng ekonomi nasional, menjadi sebuah hal yang sangat
positif, kata Erick seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di
Jakarta, Rabu (10/7) malam.
Erick juga mengaku bersyukur
karena sembilan Fraksi Komisi VI DPR menyatakan sikap dukungan atas usulan PMN
senilai Rp44,24 triliun oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Alhamdulillah tadi Komisi VI
sudah menyetujui usulan PMN dari Kementerian BUMN sebesar Rp44 triliun lebih,
di mana Komisi VI melihat PMN ini juga banyak karena penugasan, ujar Erick.
Dia mengatakan, pihaknya
mendorong rancangan undang-undang (RUU) BUMN yang disetujui oleh Komisi VI
sehingga bisa mendapat persetujuan penuh oleh DPR sehingga hal-hal yang menjadi
catatan bisa lebih transparan dan terbuka.
Dan kami berharap ini bisa
terlaksana. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI atas dukungan
PMN dan juga dukungan untuk RUU BUMN-nya, jelasnya.
Lebih lanjut Erick mengatakan
setelah melakukan rapat kerja dengan Komisi VI, bahwa untuk pertama kali PMN
yang didorong ke BUMN tidak berdasarkan utang negara karena dividen lebih
besar.
Total dividen sekitar Rp280
triliun, sedangkan PMN Rp212 triliun. Jadikan kan ada selisih Rp68 triliun.
Artinya ini hal yang positif, yang sebenarnya ini menjadi sebuah kepastian ke
depan untuk penyehatan dan transformasi, kata Erick.
PMN dan nilai besaran yang
diusulkan Kementerian BUMN dan telah disetujui Komisi VI DPR, yakni;
PMN terbesar akan diperoleh PT
Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun dalam rangka pembangunan Jalan
Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3
PMN PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,61
triliun dalam rangka perbaikan permodalan
PT PLN (Persero) sebesar Rp3
triliun dalam rangka Program Listrik Desa
PT Bahana Pembinaan Usaha
Indonesia (Persero) diusulkan PMN senilai Rp3 triliun untuk penguatan
permodalan KUR
PMN untuk PT Pelni (Persero)
senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru
PMN untuk PT Biofarma (Persero)
senilai Rp2,21 triliun dalam rangka capex fasilitas baru
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
diusulkan mendapat PMN senilai Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen
dan Tol Solo-Yogya
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp2
triliun
PT Len Industri (Persero) Rp2
triliun
PT Danareksa (Persero) Rp2
triliun
PMN untuk PT Kereta Api Indonesia
(Persero) senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan
pemerintah.
PT Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero)/ID Food sebesar Rp1,62 triliun dalam rangka modal kerja dan investasi
program Cadangan Pangan Pemerintah
PT PP (Persero) Tbk diusulkan
mendapat PMN senilai Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol
Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.
Perum Damri Rp1 triliun
Perumnas Rp1 triliun
PT Industri Kereta Api (Persero)
sebesar Rp976 miliar dalam rangka pembuatan KRL. (lumi)
Sumber : ipol.id
