JAKARTADAILY.ID — Komisi VI
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui usulan penyertaan modal
negara (PMN) untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rpp 44,249 triliun.
Namun, terdapat beberapa BUMN
yang sebenarnya mendapatkan penolakan sebagai penerima PMN. Salah satunya Perum
Perumnas yang usul PMN nya ditolak oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
(FPDIP).
Hal tersebut mendapatkan
perhatian Menteri BUMN Erick Thohir. Dia mengatakan Komisi VI DPR memang
memberikan sejumlah catatan terhadap PMN untuk beberapa BUMN, salah satunya
Perumnas.
Meski ditolak oleh beberapa
Fraksi dan mendapatkan catatan khusus dari Komisi VI DPR RI, namun pada akhirnya,
Perumnas tetap memperoleh jatah suntikan PMN Tahun 2025. Nilainya adalah
sebesar Rp 1 triliun.
Mereka ingin mengenal lebih dalam
model bisnis atau perbaikan daripada transformasi Perumnas,” ujar Erick
usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10 Juli
2024) malam.
Erick menyambut positif dorongan
Komisi VI DPR agar Perumnas memiliki strategi lebih baik dalam penyediaan rumah
bagi masyarakat. Erick menyebut hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian
BUMN dalam menekan angka backlog perumahan di Indonesia.
Erick memaparkan total luas
daratan Indonesia hanya sekitar 30 persen. Dengan keterbatasan tersebut, Erick
mendorong Perumnas untuk menggencarkan pembangunan hunian bertingkat.
“Hal-hal ini justru yang
terus sedang kita paparkan di Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR supaya
konsep bisnis ini bisa diterima,” ucap Erick.
Toh, lanjut Erick, Perumnas
memiliki portofolio mentereng dalam sejumlah proyek hunian bertingkat. Erick
mengatakan konsep //transit oriented development// (TOD) atau pembangunan
berorientasi transit yang dijalankan Perumnas menuai respons positif dari masyarakat.
“Ada beberapa kesuksesan
Perumnas ketika sudah membangun sejumlah apartemen di stasiun kereta api yang
justru nilai peningkatan asetnya positif, juga penerimaan masyarakan sangat
baik, karena lokasinya baik dan transportasi juga lebih mudah,” lanjut
Erick.
Erick sejak awal menekankan
pembangunan hunian harus disertai dengan fasilitas pendukung, mulai dari akses
jalan, listrik, hingga air.
Sumber : jakarta daily
