Solopos.com, JAKARTA Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, BUMN berkomitmen untuk
menjadi benteng ekonomi nasional, seusai Komisi VI DPR menyetujui usulan
Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,24 triliun pada 2025.
Tentu komitmen bagaimana BUMN
terus bisa menjadi benteng ekonomi nasional, menjadi sebuah hal yang sangat
positif, kata Erick seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di
Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.
Erick juga mengaku bersyukur
karena sembilan Fraksi Komisi VI DPR menyatakan sikap dukungan atas usulan PMN
senilai Rp44,24 triliun oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Alhamdulillah tadi Komisi VI
sudah menyetujui usulan PMN dari Kementerian BUMN sebesar Rp44 triliun lebih,
di mana Komisi VI melihat PMN ini juga banyak karena penugasan, ujar Erick.
Dia mengatakan, pihaknya
mendorong rancangan undang-undang (RUU) BUMN yang disetujui oleh Komisi VI
sehingga bisa mendapat persetujuan penuh oleh DPR sehingga hal-hal yang menjadi
catatan bisa lebih transparan dan terbuka.
Dan kami berharap ini bisa
terlaksana. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI atas dukungan
PMN dan juga dukungan untuk RUU BUMN-nya, jelasnya.
Lebih lanjut Erick mengatakan
setelah melakukan rapat kerja dengan Komisi VI, bahwa untuk kali pertama PMN
yang didorong ke BUMN tidak berdasarkan utang negara karena dividen lebih
besar.
Total dividen sekitar Rp280
triliun, sedangkan PMN Rp212 triliun. Jadikan kan ada selisih Rp68 triliun.
Artinya ini hal yang positif, yang sebenarnya ini menjadi sebuah kepastian ke
depan untuk penyehatan dan transformasi, kata Erick.
Seperti diberitakan sebelumnya,
sembilan Fraksi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikap
dukungan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,2 triliun di
tahun 2025 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam Rapat Kerja Kementerian
BUMN dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam, sidang yang
dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Sarmuji memahami dan menerima usulan yang
disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir demi keberlangsungan pembangunan serta
pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Dalam RDP tersebut, Sarmuji dari
Partai Golkar menyatakan, banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja
Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat
usulan PMN sebesar Rp44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI itu.
Salah satunya, PMN yang diberikan
negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang
diberikan BUMN untuk negara.
Masa yang dulu PMN itu uangnya
kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang
luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN,
kata Sarmuji seperti dilansir Antaranews.
PMN dan nilai besaran yang diusulkan
Kementerian BUMN dan telah disetujui Komisi VI DPR, yakni;
<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>PMN
terbesar akan diperoleh PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun dalam
rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Fase 2 dan 3
<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>PMN
PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan
<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>PT
PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun dalam rangka Program Listrik Desa
<!–[if !supportLists]–>4. <!–[endif]–>PT
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diusulkan PMN senilai Rp3 triliun
untuk penguatan permodalan KUR
<!–[if !supportLists]–>5. <!–[endif]–>PMN
untuk PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru
<!–[if !supportLists]–>6. <!–[endif]–>PMN
untuk PT Biofarma (Persero) senilai Rp2,21 triliun dalam rangka capex fasilitas
baru
<!–[if !supportLists]–>7. <!–[endif]–>PT
Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp2,09 triliun untuk
pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya
<!–[if !supportLists]–>8. <!–[endif]–>PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp2 triliun
<!–[if !supportLists]–>9. <!–[endif]–>PT
Len Industri (Persero) Rp2 triliun
<!–[if !supportLists]–>10. <!–[endif]–>PT
Danareksa (Persero) Rp2 triliun
<!–[if !supportLists]–>11. <!–[endif]–>PMN
untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan
trainset baru penugasan pemerintah.
<!–[if !supportLists]–>12. <!–[endif]–>PT
Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp1,62 triliun dalam
rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah
<!–[if !supportLists]–>13. <!–[endif]–>PT
PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp1,56 triliun dalam rangka
penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.
<!–[if !supportLists]–>14. <!–[endif]–>Perum
Damri Rp1 triliun
<!–[if !supportLists]–>15. <!–[endif]–>Perumnas
Rp1 triliun
<!–[if !supportLists]–>16. <!–[endif]–>PT
Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.
Sumber : solopos bisnis
