Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Kementrian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan BUMN.
Menurutnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) berkomitmen menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, pihaknya berkomitmen menjalin kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.
Sebab, kata dia pemerintah dengan seluruh pihak harus fokus dan kompak menyelesaikan persoalan sosial housing.
“Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya,” kata Fahri di kantor Perumnas, Senin (17/3/2025) malam.
Fahri menerangkan, Perum Perumnas adalah salah satu mitra dari Kementerian PKP dan harus bisa memikirkan dan mencari solusi masalah social housing sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja,” tuturnya.
Fahri meminta kepada seluruh jajaran dan juga mitranya untuk memastikan kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan.
Sehingga, program 3 Juta rumah untuk masyarakat yang membutuhkan bisa terlaksana.
“Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.
Nama Sumber : wartakota.tribunnews.com
