RM.id Rakyat Merdeka – Konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD), diyakini Pengamat Tata Kota Sibarani, menjadi salah satu strategi penting dalam menjawab tantangan urbanisasi dan backlog perumahan di Indonesia. Serta, sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Menurutnya, TOD yang mengintegrasikan antara hunian dan moda transportasi publik, menjadi konsep yang semakin relevan dengan perkembangan sistem transportasi massal di Indonesia, seperti MRT dan jaringan kereta api commuter.
“TOD dapat menjadi salah satu penggerak utama pembangunan kota. Karena kita sudah mulai berbasis kepada transportasi massal, terutama dengan adanya MRT dan juga stasiun kereta api,” ujar Sibarani, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Selain itu, pengembangan kawasan TOD memungkinkan pemanfaatan ruang kota yang lebih efisien dan berdaya guna. Bahkan, tidak hanya memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk bepergian.
TOD juga mendukung pola hidup yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
“Jadi, TOD itu bisa memberikan dampak pemanfaatan ruang yang jauh lebih efisien. Orang bisa tinggal dekat moda transportasi, bekerja tidak jauh dari rumah dan ini secara langsung mengurangi waktu tempuh, biaya dan polusi,” ucap dia.
Sibarani menambahkan, ada tantangannya, salah satunya kota-kota di sini sejak dulu belum punya pemikiran atau perencanaan dengan konsep TOD.
“Ditambah lagi, rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum karena akses dari rumah ke stasiun masih jauh dan di sisi lain, sangat mudah mendapatkan kendaraan roda dua,” katanya.
Selain dari sisi masyarakat, tantangan juga datang dari dunia usaha. Ia menilai, masih banyak investor yang belum melihat potensi ekonomi dari kawasan TOD.
“Investor belum banyak yang melihat prospek TOD. TOD bukan hanya soal pembangunan fisik hunian dan transportasi. Tetapi, mencakup pengembangan kawasan sekitarnya, seperti aksesibilitas, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, serta pengelolaan kawasan secara menyeluruh,” ujarnya.
Hal ini tentu dibantu dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menata fasilitas pendukung seperti akses jalan, jembatan dan memastikan kebersihan kawasan.
“Pemda bisa menyiapkan estate management team yang akan mengelola kawasan TOD secara profesional dan berkelanjutan,” katanya.
Sibarani berharap, TOD juga dapat menjadi solusi konkret dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah.
Dengan peningkatan intensitas kawasan sekitar transportasi publik, Pemerintah bisa mengarahkan pembangunan hunian terjangkau bagi masyarakat kelas menengah.
Untuk itu, Sibarani mengapresiasi langkah Perumnas yang telah membangun kawasan TOD di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Ia mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) turut aktif berkolaborasi dengan pemilik-pemilik lahan di sekitar kawasan TOD untuk menciptakan integrasi yang menyeluruh.
Senada dengan itu, Wakil Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati menjelaskan, pengembangan TOD di perkotaan memerlukan penanganan yang terintegrasi, serta kolaborasi erat antar stakeholder. Mengingat, implementasinya berkaitan dengan pembangunan di lahan strategis dan infrastruktur yang terintegrasi.
“Dukungan Pemerintah untuk mendorong proyek-proyek TOD seperti ini, sangat dibutuhkan guna keberkelanjutan ke depannya,” ucapnya.
Tambok menambahkan, Perumnas akan terus mendorong model kemitraan yang adaptif, agar TOD tidak hanya menjadi proyek hunian. Tetapi, juga menjadi pusat aktivitas masyarakat yang berdaya saing dan inklusif.
Terlebih, Perumnas adalah pelopor dalam konsep hunian berbasis TOD yang sesungguhnya di Indonesia, terintegrasi langsung di titik 0 (nol) kilometer (km) dengan simpul transportasi seperti stasiun KRL Jabodetabek.
“Konsep inilah yang kami wujudkan dalam pembangunan proyek-proyek TOD Perumnas, menciptakan efisiensi mobilitas sekaligus mendorong multiplier effect bagi lingkungan sekitar,” pungkas Tambok.
Nama Sumber : RM.id
