Di tengah tantangan ekonomi global akibat perang di Eropa dan masalah iklim yang berkepanjangan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi pilar utama yang tetap bertahan dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Meskipun menghadapi berbagai kesulitan seperti penurunan omzet dan keterbatasan modal, sektor UMKM tetap bertahan dengan 60 juta pelaku usaha.
Pemerintah Indonesia memahami pentingnya peran sektor UMKM dalam mendukung perekonomian nasional.
Sebagai upaya untuk mendukung keberlanjutan sektor ini, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM telah meluncurkan program pendampingan keamanan produk pangan UMKM.
Salah satu inisiatif yang diambil adalah memberikan sertifikasi Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) kepada 12 UMKM ekspor sektor pangan pada tahun ini.
Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, menjelaskan bahwa sertifikasi HACCP menjadi kunci dalam peningkatan kualitas dan keamanan produk pangan ekspor.
HACCP bertujuan untuk memastikan keselamatan konsumen dan meminimalkan risiko kesehatan terkait dengan konsumsi makanan.
Langkah ini diambil untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.
“Berkualitas, aman, dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga daya saing produk di pasar global. Peningkatan keamanan pangan juga akan membantu membangun reputasi baik produk dan perusahaan dalam jangka panjang,” ungkap Jerry.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus perdagangan Indonesia sebesar USD36,93 miliar sepanjang tahun 2023, dengan nilai ekspor mencapai USD258,82 miliar dan nilai impor sebesar USD221,89 miliar.
Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kemendag, Miftah Farid, menekankan bahwa keamanan pangan memegang peranan krusial dalam akses ke pasar internasional.
Sumber : mediapedomanindonesia.com
