Komisi VI DPR RI menyetujui
jumlah penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2025 sesuai usulan Menteri
BUMN Erick Thohir sebesar Rp 44,24 triliun kepada 16 BUMN.
Perum Perumnas mendapatkan PMN
sebesar Rp 1 triliun yang digunakan untuk restrukturisasi dan penyelesaian
persediaan rumah. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, PMN
Perumnas ini untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.
Program pembangunan 3 juta rumah
ini menjadi janji presiden terpilih Prabowo.
Selain Perumnas, di antara 16
BUMN yang mendapat PMN adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 1,8
triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah. Kemudian juga ada
BUMN Karya.
Memang cukup banyak penugasan di
periode berikutnya (2025), terutama di (BUMN) karya-karya, dan tentu ini butuh
dukungan berkelanjutan,” kata pria yang akrab disapa Tiko saat Raker
Komisi VI DPR, Rabu (10/7) malam.
“Dan penugasan-penugasan
baru di KAI dan Perumnas. (KAI) dapat penugasan baru penggantian kereta rel
commuter, Perumnas pengembangan perumahan rakyat 3 juta,” sambung dia.
Ditemui usai rapat, Menteri BUMN
mengatakan PMN 1 triliun untuk Perumnas itu tidak spesifik untuk program
Prabowo. Erick mengatakan hal itu bagian dari kontribusi BUMN Perumnas
mengentas masalah kesenjangan rumah atau backlog di Tanah Air.
Contoh seperti yang saya usul ke
depan situasi lahan atau luas tanah di Indonesia 70 persen laut, 30 persen
darat. Konsep Perumnas ke depan enggak bisa berdiri sendiri (rumah tapak) tapi
rumah bertingkat (rumah susun). Ini terus kita paparkan di Kemenkeu dan PUPR
sehingga bisnis ini bisa diterima,” kata Erick.
Meski kesimpulan Komisi VI
menyetujui semua usulan PMN yang diajukan, Fraksi PDIP tidak merestui pemberian
PMN kepada Perumnas dengan alasan Perumnas belum memiliki model bisnis dan
konsep perencanaan yang jelas.
Erick mengatakan Perumnas telah
melakukan terobosan seperti pembangunan hunian berkonsep Transit Oriented
Development (TOD) di dekat stasiun yang dia anggap sukses.
“Hal ini terobosan yang
terus kita galakkan konsep-konsep TOD ke depan, dibanding bangun rumah berdiri
sendiri (rumah tapak) tanpa infrastruktur yang mendukung,” kata Erick.
Ditemui terpisah, Direktur Utama
Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, mengatakan Perumnas akan mendukung target
pembangunan hunian pemerintah selanjutnya.
“Itu bagian dari tiga juta
(rumah). Kalau tiga juta ya berapa triliunan (dibutuhkan). Bukan untuk
membangun sebanyak tiga juta, tapi bagian dari itu,” kata Budi.
Budi menjelaskan untuk
pembangunan hunian Perumnas tidak hanya mengandalkan PMN, tapi juga termasuk
dari kas internal perusahaan.
“Perputaran PMN yang lalu
juga ada. Kita lihat past performance sebelumnya, paling enggak 14-15 ribu
rumah,” ujarnya.
Pada kesempatan lainnnya Budi
mengatakan pemberian PMN akan berdampak signifikan bagi keberlangsungan
perusahaan karena dapat menghasilkan total pendapatan senilai Rp 6,6 triliun.
Bagi pemerintah, tentunya kami
berkontribusi dalam pemenuhan backlog perumahan sebanyak kurang lebih 13.000
unit rumah. Bagi kami, perusahaan akan memperkuat struktur permodalan dan
penambahan land bank, ujar Budi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX
DPR, Selasa (2/7).
Melalui penambahan PMN non tunai
sekitar Rp 1,1 triliun, Budi menyebut laba bersih naik Rp 15 miliar menjadi Rp
118 miliar pada 2028.
Sumber : kumparan bisnis
