Solopos.com, JAKARTA Sembilan
Fraksi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikap dukungan
atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,2 triliun di tahun 2025
oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam Rapat Kerja Kementerian
BUMN dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam, sidang yang
dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Sarmuji memahami dan menerima usulan yang
disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir demi keberlangsungan pembangunan serta
pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Dalam RDP tersebut, Sarmuji dari
Partai Golkar menyatakan, banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja
Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat
usulan PMN sebesar Rp44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI
itu.
Salah satunya, PMN yang diberikan
negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang
diberikan BUMN untuk negara.
Masa yang dulu PMN itu uangnya
kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang
luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN,
kata Sarmuji seperti dilansir Antaranews.
Hal senada diungkapkan wakil dari
fraksi PDIP Haris Turino yang menyadari deviden yang diberikan BUMN kepada
negara Rp279,7 triliun selama tahun 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan
realisasi PMN yang hanya Rp226,1 triliun.
Selain menyumbangkan deviden
kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam
penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja
BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN, ujar
Haris.
Dukungan juga dilayangkan dari
Fraksi PKB. Melalui juru bicara PKB Tommy Kurniawan, partainya ingin PMN 2025
dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan- perusahaan BUMN.
Kami juga berharap perusahaan
yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN
bersifat riil dan penggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan
daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN, tambah Haris.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick
Thohir yang ditemui sebelum memasuki ruang rapat Komisi VI DPR RI, mengatakan
bahwa PMN untuk memastikan agar ke depan transisi pemerintahan dari Presiden
Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ada
kebingungan.
PMN itu 90 persen penugasan. Nah
ini ya kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada
kebingungan, kata Erick.
Erick didampingi Wakil Menteri
BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan jajarannya menghadiri rapat kerja bersama Komisi
VI DPR RI. Erick dan rombongan tiba sekitar pukul 19.16 WIB.
Erick mengatakan bahwa sebanyak
90 persen pengajuan PMN untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah memperkuat
modal serta restrukturisasi.
Sumber : solopos bisnis
