Sembilan Fraksi Komisi VI DPR dukung PMN 2025 senilai Rp44,2 triliun

Jakarta (ANTARA) – Sembilan
Fraksi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikap dukungan
atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,2 triliun di tahun 2025
oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam Rapat Kerja Kementerian
BUMN dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu malam, sidang yang dipimpin Wakil
Ketua Komisi VI, Sarmuji memahami dan menerima usulan yang disampaikan Menteri
BUMN Erick Thohir demi keberlangsungan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi
daerah dan nasional.

Dalam RDP tersebut, Sarmuji dari
Partai Golkar menyatakan, banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja
Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat
usulan PMN sebesar Rp44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI
itu.

Salah satunya, PMN yang diberikan
negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang
diberikan BUMN untuk negara.

“Masa yang dulu PMN itu
uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh
utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari
BUMN,” kata Sarmuji.

Hal senada diungkapkan wakil dari
fraksi PDIP Haris Turino yang menyadari deviden yang diberikan BUMN kepada
negara Rp279,7 triliun selama tahun 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan
realisasi PMN yang hanya Rp226,1 triliun.

“Selain menyumbangkan
deviden kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam
penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja
BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN,”
ujar Haris.

Dukungan juga dilayangkan dari
Fraksi PKB. Melalui juru bicara PKB Tommy Kurniawan, partainya ingin PMN 2025
dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan- perusahaan BUMN.

Kami juga berharap perusahaan
yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN
bersifat riil dan penggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan
daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN,” tambah Haris.

Sumber : Antara News