Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VI
DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 16 Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dengan nilai total Rp44,2 triliun untuk tahun anggaran
2025. Wakil Ketua Komisi VI DPR, M. Sarmuji, mengatakan bahwa kesimpulan rapat
dengan Menteri BUMN Erick Thohir menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran
2025 dan monitoring terhadap injeksi modal tersebut selama periode 2020 hingga
2024. “Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN
Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN,” kata Sarmuji dalam Rapat Kerja
dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024). Sebanyak 9 fraksi di Komisi
VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Hal ini mempertimbangkan
kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun
terakhir yang membuat usulan PMN BUMN Rp44,24 triliun disetujui.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP
Harris Turino menyatakan deviden yang diberikan BUMN kepada negara mencapai
Rp279,9 triliun selama 2019 hingga 2024 jauh lebih besar dibandingkan PMN yang
berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama. “Kami mengapresiasi bahwa BUMN turut
berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam
rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung
pemberian PMN kepada BUMN,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI
Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, menyatakan bahwa suntikan modal negara diharapkan
mampu mempercepat kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah. “Kami juga berharap perusahaan yang
menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN
bersifat riil dan pengggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan
daya beli, kesempatan kerja sesuai peran BUMN,” ucapnya. Kementerian BUMN
diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas
akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar
69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%,
sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.
Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar
diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu
rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
(JTTS) fase 2 dan 3.
Posisi berikutnya adalah PT
Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025
untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun. Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun
sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).
Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara
sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara
itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA
mendapatkan Rp6 triliun.
Berikut daftar 16 BUMN yang dapat
PMN di 2025: 1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka
melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3. 2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp
3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan 3. PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa 4. PT Bahana
Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan
permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan
penyesuaian kecukupan IP KUR 5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru 6. PT BioFarma
(Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure
baru 7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka
pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja 8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan 9. PT Len
Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan
peningkatan kapasitas produksi. 10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun
dalam rangka pengembangan usaha 11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar
Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah 12.
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka
modal kerja program CPP 13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp
1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri
Terpadu Subang. 14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan
bus listrik 15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka
restrukturisasi dan penyelesaian persediaan. 16. PT Industri Kereta Api
(Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL
Sumber : market bisnis
